Risa Mariska SH Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Info Media Nasional News, Depok –  Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara digelar di hadapan anggota majelis taklim Semanggi, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan yang digelar dengan menghadirkan anggota MPR RI tersebut merupakan tugas konstitusional yang harus ditunaikan sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD dan DPRD.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas Anggota MPR RI adalah Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pemilihan Majelis Taklim sebagai lokasi sosialisasi bukanlah tanpa sebuah alasan. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong keputusan lokasi tersebut menjadi tempat untuk melakukan sosialisasi.

Anggota Komisi III DPR RI, Risa Mariska mengatakan cukup mendapatkan informasi serta data yang cukup akurat mengenai perkembangan paham dan ajaran radikalisme agama yang sangat bertentangan dengan semangat pluralitas dan kebhinekaan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

” Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bahaya paham-paham radikalisme berbalut agama telah bergerak secara laten namun cukup siginifikan di berbagai tempat. Selain, masih terdapat ancaman terorisme dari kelompok-kelompok lama, kini muncul kembali gerakan baru yang biasa kita dengar sebagai gerakan ISIS. Menurut hemat saya, gerakan-gerakan semacam ini merupakan ancaman nyata bagi perjalanan bangsa yang telah bersepakat menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,”jelasnya.

Majelis Taklim sebagai wahana syi’ar kebangsaan. Keluarga dan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan berbasis agama diharapkan menjadi wadah yang mengajarkan agama yang mencintai kedamaian, toleran dan menjunjung sikap kebangsaan.

Kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari perempuan baik dari kalangan ibu-ibu maupun remaja, Risa Mariska SH  menjadi narasumber sosialisasi. Acara tersebut berlangsung dengan hangat. Acara tersebut juga menggunakan metode dialogis dimana semua peserta diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat. ( imn).

-

Read More

Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai !!! Masih Ingatkah Peristiwa Ini ???

Dilakukan Jelang Subuh, Pelantikan Pimpinan DPR Mirip Maling?

KAMIS, 2 OKTOBER 2014 - 23:32

Jakarta, Seruu.com - Direktur Indonesia Law Reform Institute (ILRins), Jeppri Silalahi SH menilai bahwa pelantikan pimpinan DPR RI yang digelar pada subuh, Kamis (02/10/2014) dinihari tadi merupakan peristiwa yang paling aneh sedunia. Menurutnya peristiwa pelantikan 5 pimpinan DPR RI yang dilakukan pada dinihari tadi merupakan hal yang tidak lazim dilakukan.

"DPR adalah lembaga tinggi negara, umumnya pelantikan ketua sebuah lembaga tinggi negara dihadiri banyak pejabat dari sesama lembaga tinggi maupun pejabat-pejabat lain. Bahkan umumnya pelantikan juga dihadiri para duta besar negara-negara sahabat," ujarnya dalam pesan tertulis Kamis (02/10/2014) malam.

"Tapi khusus tahun ini pelantikan ketua, wakil-wakil ketua DPR hanya dihadiri oleh anggota DPR dari Koalisi Prabowo dan Pamdal DPR saja, itu pun dilakukan jam 03 pagi ! Sedih ya.... Pelantikan Pejabat Tinggi Negara nya kok aneh," imbuh Jeppri.

Sebelumnya 5 pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dilantik pada Kamis dinihari setelah diwarnai perdebatan sengit, matinya seluruh mikrophone anggota DPR kecuali pimpinan sidang dan aksi walkout 4 fraksi DPR RI. Dalam proses itu Setya Novanto, dari FPG resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI periode ini.

Jeppri-pun mempertanyakan alasan dipaksakannya pelantikan para pimpinan DPR RI tersebut.  "Ada apa ya....? Kok pelantikannya mirip "maling" dilakukan menjelang subuh. Emang apa yang di curi sampe harus dilantik saat Rakyat masih pada tidur?," pungkas Jeppri. [ms]

Read More

Ruang Kerja Anggota DPR RI Yudi Widiana (PKS) dan Budi Supriyanto (GOLKAR) di Segel KPK

Petugas mengecek ruangan anggota DPR dari F-Partai Golkar, Budi Supriyanto yang disegel penyidik KPK.

Info Media Nasional News - Komisi Pemberansan Korupsi (KPK) akhirnya menyegel ruang kerja anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia, Senin (18/01/2016).

Penyegelan ini dilakukan setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja dua anggota dewan tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Ishak mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari rekam jejak anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti asal Fraksi PDI Perjuangan yang jadi tersangka setelah ditangkap karena diduga telah menerima suap cari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir pada 13 Januari 2016 lalu.

“Ada dugaan jejak-jejak tersangka yang lain terkait kasus tangkap tangan,” kata Yuyuk dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).

Menurut dia, salah satu yang ditelusuri adalah pertemuan Damayanti dengan pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPK pun membuka peluang memeriksa anggota DPR lain yang mengetahui kasus ini.

Usai digeledah, ruang Budi dan Yudi disegel lembaga antikorupsi. Yuyuk belum mau membuka jelas keterlibatan Budi dan Yudi dalam kasus ini. Termasuk kapan keduanya akan dipanggil ataupun dicegah keluar negeri.

“Sampai saat ini belum (ada info),” jelas dia.

Diketahui, kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, serta dua anak buah Damayanti: Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini. Mereka dicokok pada Rabu 13 Januari 2016 lalu.

Politikus PDIP dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu disangka telah menerima suap Abdul Khoir. Damayanti diperkirakan telah menerima suap hingga ratusan ribu dolar Singapura secara bertahap melalui stafnya Dessy dan Julia.

Usai tangkap tangan, KPK sempat menyegel beberapa ruangan kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Penyidik menyasar ke lantai 6 Gedung Nusantara I, tempat Damayanti berkantor. Penyidik memasang pita plastik berwarna merah bertulisan KPK di pintu ruangan 0621 itu.

Selanjutnya, tim KPK mendatangi lantai 13, tempat para anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Pita penghalang KPK dipasang di ruang bernomor 1331 dengan dan tertera nama anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar.

Tak lama setelah penggeledahan, KPK kemudian mendatangi ruangan Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana. Ruangan Yudi juga ikut disegel.

Read More